Sah, Kini ‘Penghayat Kepercayaan’ Bisa Tertulis di Kolom Agama KTP

Kanesia.com, Jakarta – Ketukan palu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan angin segar kepada para penghayat kepercayaan. Gugatan para pemohon agar bisa menulis kepercayaanya di kolom KTP akhirnya dikabulkan. Mereka menggugat pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 UU Administrasi bertentangan dengan UUD 1945.

MK mengabulkan gugatan tersebut karena para penghayat kepercayaan memperoleh perlakuan berbeda dengan para penganut agama yang diakui di Indonesia.

Ketua MK, Arief Hidayat menganggap jika para penganut kepercayaan tidak boleh mengisi kolom agama di KTP maka para penghayat kepercayaan akan mendapatkan perlakuan tidak adil. Ia berpendapat, gugatan para warga penghayat kepercayaan beralasan menurut hukum.

Dia juga berpendapat, akibat adanya perbedaan penganut agama yang diakui dan penghayat kepercayaan di KTP membuat warga mendapatkan pelayanan berbeda di fasilitas publik.

“Pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif,” ujar Arief dalam pertimbangannya

Selain itu, MK menegaskan untuk penulisan di KTP tidak perlu diperinci. Sebagai contoh, bila ada warga menganut kepercayaan ‘A’ namun di KTP tak perlu ditulis ‘A’, melainkan cukup ditulis ‘Penghayat Kepercayaan’.

“Maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai ‘Penghayat Kepercayaan’ tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK maupun KTP-el, begitu juga dengan penganut agama lain,” ujar Arief.

Alasan MK tidak memperinci, karena banyaknya kepercayaan yang berada di tanah air ini. MK beralasan hal itu dilakukan agar tetap terjadi tertib administrasi.

“Bahwa agar tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dapat terwujud serta mengingat jumlah penghayat kepercayaan dalam masyarakat Indonesia sangat banyak dan beragam, maka pencantuman elemen data kependudukan tentang agama bagi penghayat kepercayaan,” urai Arief.

Mendengar putusan tersebut, pemerintah melalui Mendagri Tjahjo Kumolo masih akan mempelajari putusan itu. Ia masih akan meminta salinan putusan untuk dipelajari lebih lanjut.

Nasib Penghayat Kepercayaan

Setelah putusan dibacakan Mahkamah Konstitusi, nasib para penghayat kepercayaan semakin jelas. Seperti diketahui, banyak dari penghayat kepercaayan menuliskan agama islam pada kolom KTP namun sesungguhnya ia tidak beragama Islam.

Menurut data Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) menyebutkan jumlah anggotanya mencapai 12 juta orang.

Salah satu penghayat kepercayaan yang turut merasa senang dengan putusan MK adalah masyarakat Baduy yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Menurut Saprin, salah seorang dari masyarakat Baduy mengatakan bahwa ia bukan hanya butuh diakui secara adat tapi juga bisa diakui kepercayaan apa yang dianut dengan dibuktikan tertulis di kolom agama KTP. Menurutnya, selama ini negara seolah-olah mendiskriminasi terhadap masyarakat adat yang menganut kepercayaan selain agama yang diakui di Indonesia.

Begitu halnya dengan nasib sebagian masyarakat Banyumas, Jawa Tengah yang menganut kepercayaan Bonokeling.  Menurut penghayat Bonokeling, dari sisi agama bagi mereka masih menyebut muslim, tapi sebagiannya Penghayat Kepercayaan, dari segi praktek dari sistem keyakinan mereka itu sudah bukan Islam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *