Mencari Manunggalang Kawulah Gusti Dalam Kasus Polemik Pembangunan Bandara Temon Kulon Progo

Kanesia.com – Kampanye-kampanye dari Jogja ora didol, Jogja tidak dijual, hingga Jogja not for sale kembali laris dibicarakan, dengan munculnya polemik pembangunan bandara New Yogyakarta Air Port di kawasan Temon Kulo Progo.

Yogyakarta kembali diuji keistimewaannya dalam pangsa pasar, pembangunan ekonomi nasional dan global. Bagi semua kalangan, tentu sepakat bahwa kota Gudeg ini tidak jauh beda dengan Bali soal kekayaan budaya, destinasi dan wisatanya yang melimpah ruah. 

Yogyakarta menjadi idaman sekaligus target para wisatawan asing maupun lokal untuk sekedar liburan, melakukan safari ilmu, kebudayaan atau untuk sekedar jalan jalan dan bersantap kuliner ala angkringan dan sebagainya. Peluang ekonomi diatas nampaknya juga akan memaksa perluasan industri, merebaknya mall mall, ruang publik, dan akses transportasi. Semangat pembangunanisme kini pun seperti tak luput menjangkau daerah kabupaten lainnya di Yogyakarta (Baca: Kulon Progo, Kab Gunung Kidul, Bantul, Sleman).

Disaat kota Yogyakarta sudah menjadi sesak dan dipenuhi dengan pemukiman, gedung-gedung menjulang tinggi, hotel bintang lima, tentunya membuat perluasan pengembangan ekonomi bergeser ke daerah-daerah. Disini akan nampak jelas, apakah masuknya pembangunan ke daerah Istimewa Yogayakarta mengarahkan keberpihakan kaum kelas penguasa dan pengusaha (pemilik modal) masih akan pro bersama masyarakat, berikut kalangan dan gerakan arus  bawah alias penduduk lokal atau tidak.

Di satu sisi gugatan dan berbagai reaksi masyarakat Yogyakarta, baik yang pro maupun kontra terhadap jargon jargon, berikut simbolis dan status yang melekat pada kota keraton. Jogjakarta dikenal sebagai daerah plural dan senantiasa dikampanyekan aman dan nyaman untuk ditinggali serta masyarakatnya sejahtera, Yogyakarta disisi lain juga dikenal sebagai miniatur Indonesia, hampir semua ras, etnis, agama ada didalamnya, tak cuman itu daerah yang digubernuri oleh seorang Raja Jawa bergelar Sultan Hamengku Buwono ini, juga termasyhur, dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan hingga dijuluki the city of tolerance.

Simbol dan jargon-jargon kampanye itu seharusnya juga terwujud dalam bentuk keberpihakan dan realisasi yang tidak tinggal dan membusuk sebagai pemanis telinga saja. Sekarang jargon simbolis dan kampanye kampanye itu benar-benar ditagih oleh masyarakat Kulon progo, yang hingga hari ini setia bersama sama para aktivis mahasiswa, para LSM, LBH dan kelompok gerakan resisten perlawanan lainnya untuk menolak pembangunan bandara NYIA. Mereka bersatu untuk sebuah visi yang sama, yakni keadilan bagi masyarakat di kawasan temon Kab. Kulon Progo.

Area kawasan temon direkomendasikan setelah kontemplasi uji kelayakan perbandingan dengan kawasan lainnya di Yogyakarta dilakukan. Keputusan memilih area temon sebagai sentra pembangunan bandara NYIA diklaim bukan tanpa alasan dan pertimbangan matang. Jauh hari PT. Angkasa Pura telah bekerjasama dengan sebuah pusat studi kelayakan Transportasi dan Logistik (Pustral) salah satu perguruan tinggi negeri termasyhur di Yogyakarta.

Disini penulis tidak akan menyoroti lembaga atau institusi yang telah secara terang terangan melakukan studi dan uji kelayakan atas pembangunan Bandara International baru yang akan menggantikan peran bandara Adi Sucipto. Namun yang lebih disoroti adalah melihat kasus ini dalam kacamata ekonomi dan pasar nasional yang berkembang di Yogyakarta.

Polemik Pembangunan Bandara NYIA di Kawasan Temon Kulon Progo DIY

Issue pembangunan bandara yang bergulir dari bulan Juli tahun 2012 silam. Pembangunan New Yogyakarta International Airport belakangan akhirnya dipastikan rampung, walaupun menyisakan problematika yang amat rumit, hingga memaksa petugas PT. Angkasa Pura dan aparat melakukan tindak represif terhadap warga temon Kab. Kulon Progo yang enggan meninggalkan kawasan yang selama ini dihuni berpuluh tahun lamanya.

Hal yang disayangkan disini ialah tindakan represif aparat, dan minimnya keberpihakan kaum penguasa dan pengusaha, dalam menyelesaikan sengketa ini secara baik baik dan jalan musyawarah. Atau mengambil dan memilih jalan tengah, dengan proses win win solution yang tentu tidak merugikan masyarakat, apalagi sampai membuat rakyat yang ditindas merasa sakit hati.

Pembangunan bandara baru New Yogyakarta International Airport disingkat NYIA bisa dimaknai sebagai semangat pembangunan, dimana secara terang terangan pemerintah DIY melalui Gubenur dan pihak PT Angkasa Pura bersama pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian perhubungan telah melakukan kesepakatan sejak awal untuk proyek pembangunan bandara baru di kawasan temon Kab. Kulon Progo. Artinya pemangku kebijakan tertinggi DIY telah membuka keran pasar ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta.

Walaupun sebenarnya keterbukaan daerah istimewa Yogyakarta secara gamblang di proklamirkan sejak era Sultan HB IX, hal itu bisa dilihat dalam buku kraton Yogya the history and Cultural heritage. kala itu Sultan Hamengku Buwono IX sekaligus merangkap gubernur Yogyakarta dan Wakil presiden RI melakukan pembangunan fisik dan beberapa dianggap bisa menjadi solusi atas krisis yang melanda Indonesia secara umum kala itu.

Keterbukaan disini tak luput menghampiri sektor ekonomi bagi daerah-daerah yang ada di Yogyakarta. Hal itu bisa dilacak misalnya  melalui pembangunan Hotel Ambarrukmo, pembukaan lahan investor bagi negara dan pihak investor asing. Bukan tidak mungkin dan tanpa alasan juga, pembangunan bandara baru dikawasan temon kulon progo akan berlindung dibalik alasan dan pertimbangan peningkatan ekonomi per-kapita warga Yogyakarta. 

Alih alih modal dan I’tiqad baik itu akan bertahan dan menjadi sebuah kesyukuran karena bisa memberikan percikan melimpah bagi masyarakat. Meminjam istilah tokoh ekonom klasik Adam smith (Trickel down effect) yah jika itu selurus, dan selaras dengan kepentingan ekonomi, artinya itu hanya terwujud  jika usaha itu mampu mengakomodasi kepentingan semua strata dan kelas sosial yang ada. Bagaimana jika yang diuntungkan adalah mereka para kelas pemilik modal, the middle dan hihgt class saja.

Kekhawatiran seperti ini disinggung dalam bukunya Niels Milder, ia menyebutkan bagaimana berbagai kebijakan rezim orba sangat mempengaruhi wajah kota Yogyakarta, Milders menyebut pengaruh yang menghadirkan gaya hidup neo-priyai.

Mencari Prinsip Manunggalang Kawulah Gusti di Tanah Kraton

Konflik agraria di Yogyakarta menarik untuk dicermati dan dimunculkan kembali yang terjadi belakangan ini di kawasan Temon Kulon Progo. Simbolisme Kraton imago mundi, dimana terdapat sebuah prinsip yang ditemukan di kalangan orang Jawa yakni orang Jawa, jamak beriorientasi pada tempat. Seumpama saya misalnya yg bukan dari Jawa selalu mempertanyakan kenapa kok orang Jawa ketika ke Sulawesi, Sumatera dll, selalu orientasinya kembali ke soal tempat dan tanah, disini jelas tanah dan tempat menjadi target perburuan untuk dimiliki, kuncinya orang Jawa mempriorotaskan tanah sebagai aset investasi hari ini dan masa depan.

Termaksud masyarakat Kulon Progo yang hampir dihuni penduduk lokal degan mayoritas suku Jawa, tentu mereka enggan meninggalkan apa yang mereka telah huni berpuluh bahkan beratus ratus tahun lamanya, tanah mereka sebagai peninggalan orang tua, bukan soal materi semata disana ada nilai lokal, budaya dan peninggalan nenek moyang mereka.

Penulis sebagai orang Makassar, orang yang berada di luar Jawa yang pernah melakukan pengabdian dan penelitian bersama masyarakat dan teman teman di salah satu kampus negeri di Yogyakarta, ingin memunculkan sebuah pegangan orang Jawa.

Hasil diskusi bersama warga masyarakat gunung kidul dan Kulon Progo, secara singkat menerangkan bahwa orang Jawa dikenal sangat menghindari untuk menjual tanahnya, bahkan sekalipun terdesak. Karena menjual tanah adalah jalan terakhir ketika kerja ulet, solidaritas gotong royong, bahu membahu sesama keluarga kerabat dan tetangga tak lagi sanggup menutupi. Begitu kira kira intisari dari apa yang saya dapat dari hasil diskusi dengan masyarakat Kulon Progo dan kawan PPB (Pelatihan Pemimpin Bangsa BEM KM UGM) tahun 2016 lalu, dan Kuliah Kerja Nyata selama tiga bulan di Yogyakarta di  tahun yang sama.

Hari ini pun saya mendengar dan menyangsikan perkembangannya secara seksama. Munculnya kondisi darurat  yang tidak dikehendaki dan tidak pernah diinginkan datang. Kehadiran konflik ini jelas ditolak oleh semua warga. Sengketa dan konflik pembebasan lahan di area kawasan temon Kab. Kulon Progo kini dalam makna harfiah darurat. 

Nyatanya tanaman mereka subur, hijau, pohon kelapa dan kebun kebun tanaman di ladang mereka selalu indah dipandang, hidup mereka tak ubah jauh dari kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bergegas melakukan mobilitas dari kelas masyarakat prasejahtera ke tahap sejahtera. Setidaknya pendapatannya cukup untuk menghidupi, menjanggal perut dan menyekolahkan, hingga mendidik anak-anak mereka sampai ke bangku sekolah.

Prinsip Manunggalan kawula-Gusti perlu direnungkan kembali oleh para penguasa dan pengusaha negeri ini. Ungkapan yang berasal dan berlaku pada dunia mistik dipercaya dalam tradisi krraton dan Jawa ini, perlu jadi rujukan bukan hanya untuk orang Yogyakarta tetapi untuk semuanya.

Mengenai hal tersebut lebih awal Zoetmolder telah mengupas asal usul dan makna ungkapan tersebut di dalam bukunya berjudul Prinsip manunggalang kawula-Gusti, nah dari situ seharusnya perlu ada upaya kembali mengingat semua hal yang datang dari pendahulu agar dimunculkan menjadi penghayatan hidup bagi masyarakat Jawa dan temon Kulon Progo yang hak konstitusional dan hak hidupnya direbut. Zoetmolder telah mengungkapkan pandangan Sultan Hamengku Buwono IX demikian dalam bukunya.

Selo Soemardjan, sosiolog yang masyhur di era orde baru yang merangkap sebagai penasehat presiden pun di masa orba pernah menyebut, bahwa daerah Yogyakarta dengan Keraton dan rakyatnya merupakan warisan para leluhur. Di dalamnya terkandung bukan saja nilai nilai kekuasaan, namun di balik semuanya itu harus juga dimanfaatkan antara lain untuk keamanan, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya, kesemuanya terwujud selama kraton disatukan dengan kesejahteraan rakyat.

Di situlah manunggalang kawulah gusti hadir. Selo Soemardjan melihat bahwa pun dahulu enggan munculnya berbagai reaksi dari warga masyarakat sendiri atas perubahan yang terjadi karena masuknya kapitalisme. Selo Soemardjan menyambung, bahwa akankah pandangan Sultan HB IX tersebut tetap berlaku hingga hari ini. Bagaimana bisnis yang berkaitan dengan kraton tersebut masih mampu mewadahi dan mewujudkan keyakinan mnunggalang kawulah gusti.

Jawaban secara teks atas hal ini juga sebenarnya bias dijumpai dalam sebuah ungkapan Sri Sultan Hamengkubowono X. Dalam kumpulan sambutannya antara lain yang berbunyi ’’kelangan sakehe raja brana ateges ora kelangan nyawa itu, tegese mung kelangan separo, kelangan kepercayaan iki tegese kelangan sakabehe” yang artinya kehilangan harta benda berarti tidak kehilangan apapun, kehilangan nyawa berarti hanya kehilangan separo, kehilangan kepercayaan berarti kehilangan segalanya.

Dalam arus globalisasi yang menempatkan pemujaan atas penampilan serta pemilikan barang barang material, ungkapan tersebut seakan-akan sebuah perlawanan Raja Jawa atas arus global konsumerisme dan kapitalisme yang tengah berlansung. Mungkinkah hal itu diwujudkan secara nyata hingga hari ini. Dengan mengingat kembali pada pandangan pandangan diatas.

Tampaklah sebuah proses ketika dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta pada ranah ekonomi berlansung pertemuan dua gelombang (double movement) antara perluasan ekonomi global dan perlawanan ekonomi setempat. Situasi ini terasa menggungcang jagat Jawa termasuk Sultan Hamengku Buwono sebagai pemangku kebijakan tertinggi.

Di satu sisi dalam rangkaian gelombang tersebut tampak pada perlawanan dari pihak rakyat. Keadaan dan kisruh polemik pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon Kulon progo hanya satu dari bagian kasus sengketa. Polemik ini mengajak kita semua untuk melihat pemahaman dan perwujudan kembali soal paham manunggalang kawula gusti. 

Sebagaimana menjadi pandangan dan praktik hidup Sultan Hamengku Buwono IX dulu, kini apakah paham dan pengejewantahan manunggalang kawula gusti mampu dipertahankan Sultan bersama rakyat melawan sergapan kapitalisme ataukah prinsip manunggalang kawulah gusti akhirnya lebur menjadi “manunggalang kawulah ingpasar” dalam pertarungan panggung ekonomi nasional dan Global.

Kita menunggu sikap dan Jawaban berupa kebijakan dan kebajikan dari Sultan dan para pemangku kebijakan tertinggi di negeri yang kita cintai bersama.

 

Penulis: Sulaeman
Mahasiswa Sosiologi Fisip Universitas Hasanuddin 
Meneliti Konflik Sosial Papua di Yogyakarta 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *