Lagi, Kepala Daerah Terjaring Operasi KPK

Kanesia.com, Jakarta – Sepanjang tahun 2016 sampai 2017 tercatat belasan kepala daerah di Indonesia terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Beberapa diantaranya masih menjalani proses hukum. Ada yang sudah di penjara dan ada juga yang berhasil lolos karena putusan pengadilan dikatakan tidak bersalah.

Berikut ini data yang berhasil dihimpun kanesia.com dari berbagai sumber.

1. Bupati Subang Ojang Suhandi, KPK menangkap Ojang Suhandi pada 11 April 2016 lalu. Ia tertangkap karena memberikan suap sebesar Rp 200 juta kepada jaksa penuntut umum (JPU) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Devianto Rochaeni dan Fahri Nurmallo.

Suap diberikan untuk mengamankan Ojang dari perkara korupsi penyalahgunaan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun 2014. Kasus ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dalam pengembangannya, Ojang juga dijerat sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada Januari 2017 lalu, Ojang divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama delapan tahun.

2. Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, KPK menangkap Yan Anton dan istrinya pada 4 September 2016 saat tengah menggelar syukuran pergi haji di rumahnya. Yan Anton diduga kuat menerima suap sebesar Rp 1 miliar dari pengusaha bernama Zulfikar terkait ijin proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin. Atas perbuatannya, Yan dijatuhi hukuman enam tahun penjara pada Maret 2017 lalu.

3. Wali Kota Madiun Bambang Irianto, Bambang ditetapkan sebagai tersangka pada Oktober 2016. Ia diduga secara langsung dan tidak langsung sengaja dan turut serta dalam pemborongan, pengadaan, dan penyewaan proyek multiyear semenjak 2009 sampai 2012. Saat itu, Bambang menjabat Wali Kota Madiun periode 2009-2014. Saat ini, Bambang masih menjalani sidang perkaranya di PN Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Ia didakwa melakukan korupsi sebesar Rp 59 miliar

4. Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, KPK menetapkan Samsu Umar sebagai tersangka pemberi suap terkait sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2011. Saat ini, Samsu Umar masih menjalani sidang sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta. JPU KPK mendakwa Samsu Umar telah menyuap mantan Ketua MK, M Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar.

5. Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome, Marthen ditetapkan sebagai tersangka pada kasus dugaan peyelewengan dana pendidikan luar sekolah pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi NTT tahun 2007. Marthen diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat sebagai Kepala Sub Dinas PLS Provinsi NTT. Pada 31 Juli lalu, Marthen divonis bersalah dan dijatuhi pidana selama tiga tahun penjara.

6. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan, KPK menangkap Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan pada Kamis, 22 Desember 2016. Bambang diduga menyuap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanggamus terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

Pada hari Senin, 22 Mei 2017 Bambang dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun. Tak hanya itu majelis hakim juga memberikan denda sebesar Rp 250 juta. Majelis hakim menyatakan Bupati nonaktif Tanggamus Bambang Kurniawan bersalah melakukan tindak pidana gratifikasi.

7. Bupati Rokan Hulu, Suparman, Suparman belum genap dua bulan menjadi bupati ketika penyidik KPK datang menahannya. Ia diduga tersangkut kasus korupsi pembahasan Rancangan APBD Riau tahun 2014/2015. Namun pada sidang Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang digelar pada Kamis, 23 Februari 2017, Suparman dinyatakan tidak terbukti melakukan penyuapan.

8. Wali Kota Cimahi Atty Suharty, KPK menetapkan Atty sebagai tersangka pada 2 Desember 2016. Atty ditetapkan sebagai tersangka bersama suaminya Ittoch Tochija terkait suap dalam proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. Dua terdakwa pemberi suap Atty, yaitu pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi telah menerima vonis dari PN Tipikor Bandung berupa pidana dua tahun dan enam bulan penjara.

9. Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, KPK menetapkan Taufiq sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Nganjuk tahun 2009. Taufiq diduga dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, lima proyek di Kabupaten Nganjuk.

Dia juga ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait jabatannya selaku Bupati Nganjuk periode tahun 2008-2013 dan periode 2013-2018. Taufiqurrahman sempat menggugat penetapan tersangkanya lewat jalur praperadilan. Namun, gugatannya ditolak pada Maret 2017 lalu.

10. Bupati Klaten Sri Hartini, KPK menangkap Sri Hartini dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 30 Desember 2016. Sri Hartini diduga menerima suap terkait promosi jabatan di pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat ini, Sri Hartini tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

11 Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, KPK menetapkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lily Martiani Maddari sebagai tersangka pasca tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 21 Juni 2017 lalu. Ridwan dan Lily diduga menerima suap terkait proyek pembangunan jalan Tahun Anggaran 2017 di Provinsi Bengkulu.

12. Bupati Pamekasan, Ahmad Syafii, KPK menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Pamekasan Jawa Timur, Rabu, 2 Agustus 2017. Salah satu tersangka adalah Bupati Achmad Syafii, Selain Bupati Pamekasan, tersangka lain adalah Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya, Kepala Inspektorat Pamekasan, Sucipto Utomo, dan Kepala Desa Dasuk Agus Mulyadi.

13. Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinasnya, Selasa (29/8/2017) petang. Penangkapan itu diduga akibat kasus korupsi pengadaan infrastruktur kesehatan di Kota Tegal.

Redaksi

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *