DPD Dinilai Masih Tumpul Di Daerah

Kanesia.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rembuk nasional dalam upaya melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan hukum pusat dan daerah. Bapemperda Kabupaten Mamuju, Syamsuddin turut hadir di acara yang digelar di Gedung Nusantara IV Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 18 Oktober 2017 itu.

Menurut Syamsuddin, selama ini peran dan kerja DPD RI di daerah belum berjalan maksimal. Namun, ia tak menampik bahwa memang ada keterbatasan hak dan kewenangan yang dimiliki oleh DPD RI. Karenanya, kegiatan ini dianggap penting untuk memperkuat peran dan posisi DPD RI sesuai amanat konstitusi yang berlaku.

“Selama ini Kerja DPD terkesan berjalan sendiri-sendiri. Karena itu kedepannya, setiap ada persoalan di daerah sebaiknya pihak DPD mengundang pihak eksekutif maupun legislatif daerah untuk mendiskusikan setiap program atau persoalan yang ada. Khususnya menyangkut Perda” kata Syamsuddin di gedung MPR RI, Senayan, Rabu 18 Oktober kemarin.

Lebih lanjut Ia juga berharap agar para anggota DPD RI perwakilan Sulbar lebih berperan aktiv melakukan pendampingan dan kerja sama dengan berbagai ‘stakeholder’ di daerah.

“Saya senang karena HUT DPD RI yang ke-13 ini, mereka mengundang Bapemperda untuk berdiskusi. Kedepannya, semoga perwakilan DPD Sulbar betul-betul bisa mendampingi DPRD Provinsi dan Kabupaten terkait berbagai permasalahan di daerah.” ujarnya.

Acara ini menghadirkan narasumber antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta (Senator asal Kalimantan Barat), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Sebelumnya, diberitakan di berbagai media bahwa Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Gede Pasek Suardika mengatakan bahwa pihaknya akan menggelar rembuk nasional harmonisasi legislasi nasional dengan legislasi daerah.

“Rembuk Nasional dirancang untuk lebih memaksimalkan peran DPD RI dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi. Selain itu DPD RI juga dapat berperan dalam mencegah semakin banyaknya Perda yang dibatalkan dikemudian hari,” katanya mantan politisi Partai Demokrat ini, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Kegiatan ini juga menghadirkan Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas (Fraksi Partai Gerindra), Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali, Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) Asep Rahmatulloh (Ketua DPRD Provinsi Banten).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *