Babak Baru Penetapan Tersangka Kasus E-KTP Setya Novanto

Kanesia.com, Jakarta – Babak baru penetapan tersangka Setya Novanto dalam kasus E-KTP dimulai. Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan secarik surat berkop yang telah beredar di kalangan wartawan. Surat tersebut merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Setya Novanto.

Berdasarkan keterangan dokumen, surat itu dikeluarkan pada Sabtu 3 November 2017. Dokumen itu menyebut, penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Surat pemberitahuan itu pun memuat nama lain yang juga ikut dalam penyidikan seperti Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ir Sugiharto, MM selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan kawan-kawan.

Atas informasi itu, pihak Setya Novanto melalui pengacaranya mengatakan belum tahu menahu terkait penetapan kembali Novanto sebagai tersangka. Ia juga mempertanyakan asal-muasal surat bernomor B-619/23/11/2017 tersebut.

Selain itu, dalam pemeriksaan sebagai tersangka, Setya Novanto menolak untuk menghadiri panggilan KPK. Novanto beralasan, KPK harus izin ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bila ingin memanggilnya terkait kasus korupsi e-KTP.

Alasan Penolakan Pemeriksaan

Juru bicara KPK, Febri Diansyah yang menyebut ada 5 poin alasan Novanto tak memenuhi panggilan KPK, termasuk agar KPK meminta izin ke Presiden Jokowi bila ingin memanggilnya. Menurutnya, salah satu alasan ketidakhadiran Setya Novanto lantaran pria yang kerap disapa Setnov tersebut berlindung pada UU MD3.

Berikut adalah 5 poin isi surat yang disampaikan :

1. Surat dari KPK telah diterima Setya Novanto pada tanggal 1 November 2017. Untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus e-KTP dengan tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo) bersama-sama dengan sejumlah pihak;

2. Dalam surat dicantumkan nama Setya Novanto, pekerjaan Ketua DPR RI, alamat, dll;

3. Diuraikan ketentuan di Pasal 245 ayat (1) UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang mengatur:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kemudian diuraikan Amar Putusan MK No 76/PUU-XII/2014 tanggal 22 September 2015 (Poin 1 dan 2 (2.1, 2.2, dan 2.3)).

Ditegaskan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut maka wajib hukumnya setiap penyidik yang akan memanggil anggota DPR RI harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden terlebih dahulu sebelum melakukan pemanggilan terhadap anggota DPR yang bersangkutan.

4. Oleh karena dalam surat panggilan KPK ternyata belum disertakan Surat Persetujuan dari Presiden RI, maka dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang ada, pemanggilan terhadap Setya Novanto dalam jabatan sebagai Ketua DPR RI dapat dipenuhi syarat persetujuan tertulis dari Presiden RI terlebih dahulu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku termasuk Penyidik KPK.

5. Berdasarkan alasan hukum di atas, maka pemanggilan terhadap Setya Novanto sebagai saksi tidak dapat dipenuhi.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 245 ayat 1 UU nomor 17 tahun 2014 tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.

Namun Pasal 245 ayat 3 belum diubah oleh MK. Pasal tersebut berbunyi:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR
a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

Alhasil, penyidik tidak perlu meminta izin presiden apabila ingin memeriksa para anggota DPR, MPR dan DPD sepanjang memenuhi syarat Pasal 245 ayat 3 tersebut. Kejahatan tersebut seperti:

1. Terkena operasi tangkap tangan KPK
2. Diduga melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman seumur hidup atau mati seperti pembunuhan, kejahatan HAM, 
3. Pidana khusus seperti:
Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang 
Tindak Pidana Narkotika Narkotika
Tindak Pidana Pembalakan Hutan secara Liar (Illegal Logging).
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Tindak Pidana di Bidang Perikanan (Illegal Fishing).
Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
Tindak Pidana di Bidang Pasar ModaL
Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.
Tindak Pidana di Bidang Pelayaran.
Tindak Pidana Perdagangan Orang.Tindak Pidana di Bidang HAKI.
Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan.
Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan.
Tindak Pidana Pemilu.
Tindak Pidana Terorisme.
Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropik
Tindak Pidana yang Terkait dengan Konsumen.
Tindak Pidana Penambangan Liar (Illegal Mining).
Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *