Sebelum Sim Card Anda Diblokir Permanen, Segera Registrasi Ulang. Begini Caranya.

Posted on

Kanesia.com – Kementerian Komunikasi dan Informatika segera memberlakukan registrasi nomor pelanggan yang divalidasi dengan nomor induk kependudukan.

Berdasarkan rilis dari laman Kemkominfo, Penetapan ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.

Registrasi dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan, utamanya prabayar. “Pendaftaran mulai dilakukan per 31 Oktober 2017, dan paling lambat tanggal 28 Februari 2018,” ujar rilis tersebut sebagaimana dikutip Bisnis, Senin (23/10/2017).

Pelanggan baru maupun yang sudah memiliki kartu aktif wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan validasi. Nantinya, validasi pelanggan prabayar ini menggunakan database kependudukan yang ada di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Satu diantara warga Kelurahan Ilir Kota, kecamatan Kapuas, Sanggau, Hansah mengakui dirinya belum mengetahui terkait kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mewajibkan pelanggan telekomunikasi mendaftarkan ulang atau registrasi ulang SIM card/kartu prabayar dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) masih belum semuanya di ketahui warga.

“Belum tahu kalau ada kewajiban mendaftar ulang kartu ponsel yang digunakannya. Bagaimana caranya?,” kata Hasnah, Jumat (27/10).

Bahkan ia terkejut ketika mengetahui bahwa ada sanksi jika tidak melakukan registrasi ulang yang dimulai 31 Oktober 2017. “Kacaulah kalau memang diblokir), ” jelasnya.

Untuk mensukseskan program tersebut, Kementerian Kominfo menggandeng operator telekomunikasi seluler menyebar SMS yang isinya mengimbau kepada pelanggan agar segera melakukan registrasi ulang SIM card.

“Saya kurang tahu juga saya sudah dapat SMS itu atau tidak, nantiah saya cek lagi di kotak pesan masuk, ” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan, Sri Handayani, ia pun mengaku belum mengetahui aturan baru tersebut dan belum menerima SMS dari Kementerian Kominfo. “Tidak tahu, SMS dari Kominfo juga belum ada,” jelasnya.

Berbeda dengan Winda, ia mengaku baru mengetahui aturan baru tersebut pada saat menerima SMS dari Kominfo.

“Saya ada terima SMS dari Kominfo. Isinya, Per 31 Oktober 2017 Pelanggan wajib daftar ulang kartu prabayar dengan validasi No Induk Kependudukan & KK. SMS Ulang NIK#nomorKK# ke 4444 atau tsel.me/daftarulang info:188,” jelasnya.

Dikatakanya, setelah melakukan registrasi ulang dengan mengirim format SMS seperti yang tertera di SMS dari Kominfo dan registrasi berhasil, pelanggan akan mendapat pemberitahuan dari 4444 yang isinya nama lengkap dan alamat sesuai KTP.

“Bahwa dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap informasi yang bersifat pribadi dan dalam rangka memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat maka registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak memerlukan data nama ibu kandung,” demikian tertulis dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (18/10) malam.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017. Permen ini merupakan perubahan kedua dari Permen 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Perubahan pertama berisi ketentuan untuk memvalidasi data pengguna dengan data Dukcapil.

Namun, perubahan pertama itu tidak mengatur ketentuan soal nama ibu kandung. Sehingga masyarakat dibingungkan oleh permintaan sebagian operator untuk mencantumkan nama ibu dalam proses registrasinya. 

Dengan keluarnya aturan perubahan kedua ini, maka Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mengizinkan menggunakan nama ibu kandung sebagai alternatif nomor NIK tidak berlaku lagi.

Untuk proses registrasi, pelanggan dan atau calon pelanggan prabayar hanya perlu mengirimkan SMS. Data yang disertakan dalam proses registrasi tersebut hanya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga yang sah.

Kominfo juga menimbau agar masyarakat melakukan registrasi sendiri atau melalui gerai resmi operator. Hal ini demi perlindungan data pribadi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) juga sudah mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hal ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *