Dua Aktor di Balik Perseteruan Tubuh KPK

Posted on

Kanesia.com, Jakarta – Kehadiran Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigadir Jenderal Aris Budiman dalam rapat Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK, semalam, menimbulkan sejumlah tanda tanya. Apalagi kemunculan Aris Budiman terjadi ditengah-tengah polemik HAK Angket DPR terhadap KPK yang tak kunjung menemui titik temu.

Dalam keterangannya, Aris menyatakan dirinya melanggar perintah pimpinan KPK. Aris mengungkapkan kedatangannya tanpa seizin pimpinan KPK. Tak cuma itu, Aris juga juga membeberkan kepada Pansus Hak Angket KPK soal friksi di tubuh lembaga antirasuah.

Jenderal bintang satu dari tubuh kepolisian tersebut bahkan tak canggung lagi mengemukakan perseteruannya dengan penyidik Novel Baswedan. Termasuk, dengan sebagian kelompok penyidik internal KPK yang menjadi bawahannya.

Aris juga bahkan secara terang-terangan mengatakan telah melaporkan Novel Baswedan ke pihak kepolisian. Laporan tersebut dilakukan, karena Novel dinilai menghinanya melalui surat yang dikirimkan via email. Surat itu dikirimkan Novel ketika dirinya ingin merekrut koleganya dari korps Bhayangkara menjadi kepala satuan tugas (Kasatgas) di direktorat yang dipimpinnya.

“Tentu saya marah, tersinggung, terhina, dikatakan tidak berintegritas. Bagi saya itu membahayakan organisasi,” Ujarnya

Perseteruan antara Novel dan Aris memang dijelaskan telah berlangsung cukup lama. Puncaknya ketika Novel, mewakili Wadah Pegawai KPK menentang kebijakan Aris yang dinilai kurang profesional terkait dengan Nota Dinas Nomor: ND-47/23/02/2017 pada 8 Februari 2017 dari Aris Budiman kepada pimpinan KPK. Dalam nota dinas tersebut, Aris meminta agar koleganya dari pihak kepolisian “tanpa syarat” menjadi Kasatgas penyidikan.

Sikap keras Novel berujung pada pengiriman surat elektronik kepada Aris yang menyebebkan keluarnya surat peringatan dua (SP2) dari pimpinan KPK. Bahkan ada salah seorang pimpinan yang mengusulkan agar Novel diberi SP3 sekalian alias pemecatan. ”Oknum pimpinan itu tidak suka dan minta agar Novel langsung dipecat saja,” kata sumber JawaPos.com.

Namun, upaya itu berantakan. Usaha untuk menyingkirkan Novel tercium wartawan, dan menjadi buah bibir dalam pemberitaan di berbagai media. Puncaknya, pimpinan membatalkan hukuman yang dilayangkan terhadap Novel.

Selain itu, Novel juga mengkritik pola perekrutan Aris yang dinilai tidak melalui aturan main di KPK. Selain itu, Aris tidak memperhatikan jenjang karir para penyidik yang sudah lama berkarir, serta tidak memperhatikan integritas calon pegawai.

Atas surat protes yang dikirimkan, bukannya menerima dan mengoreksi tindakannya, Aris justru murka. Dia tak terima dengan kritik yang dilontarkan wadah pegawai KPK melalui Novel.

“Kemudian terjadilah perpecahan antara penyidik dari unsur kepolisian dan non kepolisian,” papar sumber tersebut.

Atas terjadinya perpecahan tersebut, pimpinan kemudian mencoba menengahinya. Langkah pertama yang dilakukan yakni pimpinan memanggil jajaran penyidik yang berasal dari kalangan independen. Setelah pertemuan itu selesai, pimpinan kemudian bergantian berdiskusi dengan para penyidik yang berasal dari kalangan korps bhayangkara.

Kemudian untuk menyatukan kembali jajaran tim penindakan, pimpinan langsung mengadakan pertemuan dengan para penyidik secara keseluruhan. Dalam pertemuan itu, suasana pun sempat memanas. Sebab, kedua belah pihak bersikukuh tak mau saling mengalah. Mereka tetap berpendapat pada argumentasinya masing-masing.

Bahkan, dalam rapat tertutup tersebut, salah seorang penyidik dari lingkungan Polri sempat emosi dan berkata, jika dirinya dan teman-temannya tak dibutuhkan lagi oleh pimpinan KPK, maka pihaknya minta semua penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dikembalikan ke insitusinya.

Mereka juga meminta agar para penyidik yang berasal dari kalangan kepolisian membentuk Satgas penyidikan sendiri, terpisah dari para penyidik non kepolisian. Tak lama berselang dari diskusi tersebut, kabar malang datang. Setelah diperiksa tim dari Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) atas permintaan pimpinan KPK, Novel dihadiahi SP dari pimpinan KPK.

Dia dinilai melanggar Pasal 7 huruf f peraturan internal KPK yang berbunyi, “menghambat atau mengesampingkan pelaksanaan tugas yang tidak merugikan keuangan KPK,”.

Selain itu, mantan Kasatreksrim Polresta Bengkulu tersebut juga dinilai melanggar Pasal 7 huruf g yang berbunyi “Melakukan perbuatan yang bersifat keberpihakan atau diskriminiatif terhadap jenis kelamin, agama, asal kesukuan atau kebangsaan, usia, atau status sosial ekonomi, baik secara lisan maupun tertulis.”

Atas hukuman yang diberikan kepada Novel, sejumlah pegawai KPK yang berasal dari kalangan independen menengarai adanya upaya sistematis pelemahan KPK dari dalam. Mereka yakin akan hal itu karena Novel merupakan penyidik senior yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan menyimpang.

Selain itu, Novel juga tengah menangani berbagai perkara besar. Termasuk, perkara kasus dugaan korupsi e-KTP yang diduga melibatkan orang-orang besar berpengaruh di negeri ini. “Ada penyidik polisi yang mau masuk sebagai intruders (penyusup),” cetus sumber tersebut.

Kekhawatiran tersebut tak berlebihan, sebab dalam rapat tertutup yang dilakukan antara pimpinan KPK bersama para penyidik asal polisi dan non polisi. Pimpinan disebut-sebut tak mau membela Novel.

Padahal, berdasarkan surat yang didapatkan JawaPos.com, Novel justru mengkritik keras kebijakan Aris. Sebab, dia ingin merekrut koleganya dari korps Bhayangkara untuk menduduki kursi empuk  Kasatgas tanpa melalui prosedur di KPK.

“Dari situ, pimpinan sudah tidak berpihak pada Novel Baswedan,” tegas sumber tersebut.

Pelanggaran Kode Etik

Kehadiran Aris Budiman dalam Rapat Pansus Hak Angket DPR tanpa seizin pimpinan dinilai oleh banyak pihak telah melanggar Kode Etik KPK. Sejumlah pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak agar pimpinan KPK segera bersikap terhadap Aris.

Menurutnya, tindakan-tindakan tersebut telah merugikan KPK secara kelembagaan dan tentunya menggangu kinerja KPK yang telah fokus pada beberapa agenda pemberantasan korupsi.

(jawapos.com / fhr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *